Martin Agustian, SE., MM.

Pemerintah memberikan fasilitas insentif berupa stimulus Pajak Penghasilan 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) baru dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sebesar Rp 6,5 miliar atau belum diserap besar pekerja di tiga bidang usaha atau baru diserap sekitar 7% dari total Rp 500 milyar dana yang disediakan pada TA 2009 ini. Hal itu terjadi akibat proses pendataan dan sosialisasi masih terus dilakukan Ditjen Pajak. Hal lain yang dapat menyebabkan stimulus ini belum berjalan lancar akibat pimpinan perusahaan diduga khawatir insentif PPh Pasal 21 DTP tidak diberikan pemerintah pada 2010. Data perusahaan juga takut diketahui Ditjen Pajak seperti gaji karyawan dan pemilik NPWP di perusahaan tersebut. Padahal sesungguhnya insentif ini diberikan kepada para karyawan perusahaan yang dimaksudkan sebagai tambahan penghasilan karyawan tersebut yang berupa pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah. Yang menjadi pertanyaan, apakah insentif ini terlaksana dan sampai kepada para karyawan tersebut. (Wa

Belakang ini Tax Havens sering diungkapkan dalam rapat atau seminar tentang perpajakan. Kebijakan pajak suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas pajak yang rendah kepada wajib pajak (WP) negara lain agar penghasilan dari WP negara lain tersebut dialihkan ke negara mereka, kebijakan ini yang disebut dengan Tax Havens. Beberapa negara yang telah menerapkan tax havens antara lain Singapura, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam serta sejumlah provinsi di China, yakni Makau dan Hong Kong (dari detikfinance 17/08/2009) "Saat ini situasinya berbagai pemerintahan harus melakukan bailout atau suntikan modal kepada lembaga keuangan yang uangnya diambil dari pembayar pajak atau tax payer money, namun penerimaan pajak digerogoti oleh adanya tax havens, jadi tax havens harus ditertibkan," tutur Bu Menteri Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani mengatakan tax haven menjadi satu fokus perhatian dari para menteri keuangan pada pertemuan G20 di London beberapa saat lalu. The United St